topmetro.news – Pasca pemerintah menarik subsidi bahan bakar minyak (BBM), menyebabkan kenaikan harga sejumlah bahan pokok dan lainnya. Kenaikan harga-harga tersebut membuat masyarakat begitu merasakan dampaknya.
Anggota DPRD Medan Fraksi Partai Gerindra, Mulia Syahputra Nasution, pun meminta Pemko Medan benar-benar melakukan pendataan warga miskin dan secepatnya menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) tersebut kepada warga yang lebih dahulu didata.
Ia sampaikan hal itu saat menggelar sosialisasi Produk Hukum Daerah Kota Medan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 5/2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jalan Karya Darma, Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor, Sabtu (24/9/2022).
Ia mengatakan, banyak cara agar masyarakat bisa keluar dari garis kemiskinan. Salah satunya dengan memanfaatkan program-program yang digulirkan pemerintah. Seperti terdaftar ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pendidikan dan lain sebagainya.
“Makanya kemarin kita minta Pemko Medan benar-benar mendata masyarakat agar masuk ke dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Kalau masyarakat sudah masuk ke DTKS, persoalan sosial perlahan akan selesai,” imbuhnya.
Pria yang duduk di Komisi III DPRD Medan ini berharap, masyarakat yang sudah membaik ekonominya agar bersedia melapor ke kelurahan agar jatah dirinya bisa diserahkan ke warga lainnya yang benar-benar membutuhkan.
“Apa gak malu kita dibantu terus bapak dan ibu? Jika ekonomi kita sudah lebih baik dari kemarin, saya minta legowo. Supaya bantuan itu bisa juga dirasakan oleh yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan. Karena bantuan yang diterima Pemko Medan itu terbatas quota,” paparnya.
Dalam kesempatan itu, Mulia juga menampung keluhan masyarakat Kelurahan Pangkalan Mansyur. Jika disimpulkan, rata-rata masyakat meminta agar dicarikan solusi atas permasalahan BPJS Kesehatan mandiri yang menunggak, perbaikan drainase dan jalan rusak, serta administrasi kependudukan yang lamban dikeluarkan dinas terkait.
reporter : Thamrin Samosir
